EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOMPLEKS OLAHRAGA DADAHA KOTA TASIKMALAYA

Penelitian ini menganalisis tentang evaluasi kebijakan publik mengenai penataan
pedagang kaki lima di Kompleks Olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya dalam
Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kompleks
Dadaha. Peraturan tersebut mengatur tentang setiap orang yang membuka usaha,
berkegiatan, dan berkunjung, yang dimana tujuan dari Perwali tersebut adalah
untuk menjaga kenyamanan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan
khususnya di Kompleks Olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya. Kewenangan dalam
melakukan penataan pedagang kaki lima ada pada UPTD (Unit Pelaksana Teknis
Daerah) Pengelola Kompleks Dadaha. Penelitian ini didasarkan pada konsep
kebijakan publik menurut Islamy dan teori evaluasi kebijakan menurut William N.
Dunn. Penelitian ini menjelaskan tentang analisis kebijakan Pemerintah Daerah
terkait Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan
Kompleks Dadaha. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan
pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William
N. Dunn dengan enam indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan,
responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari
kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, dari segi ketepatan,
kebijakan belum menyentuh akar masalah dan kebutuhan riil PKL. Responsivitas
masih terbatas pada komunikasi sepihak tanpa menghasilkan kebijakan yang
sesuai. Pemerataan belum tercapai karena perlakuan tidak adil dan data PKL yang
tidak akurat. Dalam hal kecukupan, minimnya sarana dan pemberdayaan membuat
penataan tidak menyelesaikan masalah utama. Efisiensi rendah akibat
keterbatasan SDM, anggaran, dan lemahnya pengawasan. Sementara dari
efektivitas, kebijakan belum berhasil karena tidak adaptif terhadap kondisi di
lapangan dan melibatkan aktor yang tidak berwenang. Secara keseluruhan bahwa
kebijakan Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan
Kompleks Dadaha belum optimal mengatasi permasalahan penataan pedagang
kaki lima di Kawasan Kompleks Olahraga Dadaha.
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Penataan, Pedagang Kaki Lima