PEMENUHAN HAK POLITIK WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KOTA TASIKMALAYA PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang Pemilihan Presiden tahun
2024 yang berlokasi di Lapas Kelas IIB Kota Tasikmalaya dengan memiliki lokus
dalam mencari tahu tentang pemenuhan hak politik warga binaan. Hak politik
adalah hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, seperti memilih
dan dipilih dalam pemilu, serta menyampaikan pendapat secara bebas.
Teori yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah teori Hak Asasi
Manusia dan teori Hak Politik, dalam hal ini hak politik merupakan hak politik
berupa hak memilih dalam pemilihan umum dan turut serta dalam sebuah proses
pengambilan keputusan yang merupakan hak mutlak warga negara termasuk warga
binaan. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode penelitian
kualitatif dengan metode studi kasus yang menggunakan teknik penentuan
informan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Hal tersebut
menjadikan peneliti memperoleh delapan orang informan yang terdiri dari satu
orang Komisioner KPU Kota Tasikmalaya, satu orang Pimpinan Bawaslu Kota
Tasikmalaya, dua orang dari Kepengurusan Lapas Kelas IIB Kota Tasikmalaya,
empat orang dari Warga Binaan Lapas Kelas IIB Kota Tasikmalaya dan satu orang
Ketua Baramata (Barisan Mantan Narapidana Kota Tasikmalaya). Dalam
pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan data dokumen,
lalu teknik analisisnya menggunakan analisis data dari Miles dan Huberman.
Peneliti juga menguji keabsahan dari data menggunakan uji validitas triangulasi
sumber.
Hasil dari penelitian ini, penyelenggara Pemilu dan pihak Lapas Kelas IIB
Kota Tasikmalaya sudah mengupayakan pemenuhan hak politik bagi para warga
binaan. Hal tersebut ditunjukan dengan upaya dari beberapa pihak untuk
mengadakan sosialiasi bagi para warga binaan Lapas Kelas IIB Kota Tasikmalaya.
Adapun terdapat beberapa hal yang menjadi kendala bagi pemenuhan hak politik
khususnya di bidang administrasi. Untuk menanggulanginya, pihak penyelenggara
Pemilu bekerja sama dengan stakeholder agar pemenuhan hak politik terpenuhi.
Kata Kunci: Pemilihan Presiden 2024, Hak Politik, Lapas Kelas IIB Kota
Tasikmalaya