ANALISIS HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta vs Pemerintah Pusat)

PUTERI, AMARTYA SALSABILA (2021) ANALISIS HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta vs Pemerintah Pusat). Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

	Text COVER.pdf Download (140kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (86kB)
	Text ABSTRACT.pdf Download (184kB)
	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (138kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (100kB)
	Text BAB I.pdf Download (185kB)
	Text BAB II.pdf Download (412kB)
	Text BAB III.pdf Download (296kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (742kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (437kB)

Abstract

ABSTRAK Sejak masuknya virus Covid-19 di Indonesia membuat Pemerintah harus segera ambil langkah agar tidak semakin menyebar. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah DKI Jakarta memberikan kinerja yang maksimal dalam menangani wabah ini. Pembentukan Satgas Percepatan Covid-19 untuk mengoordinasi antara pusat dan daerah serta membangun sinergi sehingga semua di bawah komando gugus tugas. Merujuk pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, baik Pemerintah Pusat atau Daerah dapat membuat suatu kebijakan yang berpedoman pada landasan hukum tersebut. Pada era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini yang semestinya daerah mampu melaksanakan pelayanan secara baik untuk menangani Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengedepankan penggalian informasi menggunakan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan yaitu desentralisasi, sebagai penyerahan otoritas kewenangan, dan fungsi pemerintahan untuk menganalisis hubungan pusat dan daerah pada topik penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka untuk kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari penelitian ini bahwa untuk melakukan koordinasi penetapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan berkoordinasi langsung dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19 serta Gubernur DKI Jakarta yang berlandaskan pada hukum Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Selain pada undang-undang, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sudah dijelaskan bagaimana alur koordinasi untuk menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk wilayah yang memang sudah memenuhi kriteria melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Karena ditetapkan sebagai bencana nasional maka semua keputusan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini Pemerintah Pusat yang dimaksud adalah Kementerian Kesehatan yang memberikan keputusan. Kata Kunci: Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Desentralisasi, Kebijakan

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User:	Lelis Masridah
Date Deposited:	06 Mar 2023 06:53
Last Modified:	06 Mar 2023 06:53
URI:	http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/8775

Actions (login required)

View Item