KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM PENGELOLAAN TEMPAT WISATA PANTAI SINDANGKERTA TAMAN LENGSAR

RAHMAN, IFTIHAL MUSLIM (2020) KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM PENGELOLAAN TEMPAT WISATA PANTAI SINDANGKERTA TAMAN LENGSAR. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

	Text COVER.pdf Download (116kB)
	Text lembar pengesahan.pdf Download (167kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (11kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (11kB)
	Text BAB I-5.pdf Restricted to Repository staff only Download (938kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (239kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan tempat wisata Pantai Sindangkerta Taman Lengsar di Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kapasitas terhadap pengelolaan tempat wisata ini dan ikut berperan aktif di dalamnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kelembagaan menurut Scot untuk melihat struktur sosial yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif dan regulatif yang sarat dengan perubahan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan validitas data menggunakan trianggulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemkab Tasikmalaya melalui Disparpora melakukan pengelolaan objek wisata di Desa Sindangkerta sesuai kapasitasnya sebagai pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Bupati nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Keadaan diketahui dari pernyataan narasumber dan kejadian di lapangan yang terjadi ialah pemerintah telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kapasitas mereka, baik kapasitas politik maupun kapasitas teknokratik sesuai dengan konsep dari kapasitas itu sendiri. Pemkab dalam kapasitas teknokratik maupun politik telah menjalankannya, yaitu regulasi, ekstraksi serta distribusif sesuai dengan kapasitas teknokratik. Sedangkan setelah itu kapasitas politik di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, bentuk kapasitas pemerintahan daerah yang dapat digunakan antara lain kapasitas responsif dan kapasitas jaringan dan kerja sama. Pemda dalam hal ini jelas telah memenuhi kapasitas ini; sebab Pemda menyerahkan kepada Disparpora untuk mengatur sesuai peraturan yang ada telah bekerja sama dengan Pemdes Sindangkerta, Kompepar dan Karang Taruna Desa Sindangkerta. Kata kunci: kapasitas pemerintahan daerah, pengelolaan tempat wisata

Actions (login required)

View Item