PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL OLEH KPU DI KOTA TASIKMALAYA

HALITZA, DELLA MUTIA (2021) PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL OLEH KPU DI KOTA TASIKMALAYA. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

[img] Text
1. Cover.pdf
Download (213kB)
[img] Text
2. Lembar Pengesahan.pdf
Download (6kB)
[img] Text
3. Pernyataan.pdf
Download (211kB)
[img] Text
4. Kata Pengantar.pdf
Download (333kB)
[img] Text
5. Daftar Isi.pdf
Download (294kB)
[img] Text
6. Daftar Tabel.pdf
Download (277kB)
[img] Text
8. Abstrak.pdf
Download (283kB)
[img] Text
9. Abstract.pdf
Download (186kB)
[img] Text
10. BAB I.pdf
Download (375kB)
[img] Text
11. BAB II.pdf
Download (462kB)
[img] Text
12. BAB III.pdf
Download (327kB)
[img] Text
13. BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
[img] Text
14. BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (199kB)
[img] Text
15. Daftar Pustaka.pdf
Download (208kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Oleh KPU Di Kota Tasikmalaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental. Problematika apa saja yang muncul pada pemilihan umum tentang disabilitas mental yang berhak memilih saat pemilu dianggap hal yang tidak relevan. Penyandang disabilitas mental dianggap tidak akan mampu berpikir baik untuk menentukan pilihan. Sedangkan, pada regulasi yang telah ditentukan penyandang disabilitas mental berhak memilih sebagai bentuk dari pemenuhan hak politik. Ada hal yang berbanding terbalik dengan pelaksanaan pemilu tersebut. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Tasikmalaya. Kemudian, metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan masalah pemenuhan hak politik disabilitas mental di Kota Tasikmalaya dan bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas mental di Kota Tasikmalaya ini. Hasil penelitian tentang pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental di kota Tasikmalaya menunjukan bahwa KPU sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan tugas negara dalam memenuhi hak politik setiap orang mengaku bahwa telah menjalankan tugasnya dengan baik. Yang pertama KPU sebagai lembaga pemerintahan telah melakukan proses pendataan kepada seluruh masyarakat termasuk disabilitas mental di kota Tasikmalaya, kedua KPU telah melakukan sosialisasi tentang pemilu untuk seluruh penyandang disabilitas termasuk disabilitas mental. KPU juga menegaskan sudah memberikan hak politik kepada para penyandang disabilitas tanpa melakukan diskriminasi. Tetapi ada beberapa kendala yang di terima oleh anggota KPU, salah satunya pada saat pendataan. Karena ada banyak keluarga yang malu untuk mengakui anggota keluarganya yang disabilitas mental. Tetapi sebenarnya KPU juga tidak memberikan sosialisasi yang banyak terkait disabilitas mental, KPU cenderung lebih melakukan sosialisasi untuk seluruh penyandang disabilitas, sehingga sosialisasi untuk para penyandang disabilitas mental tidak ada sosialisasi khusus. Tapi menurut penulis, KPU tidak melakukan tugas nya secara maksimal. Karena ada beberapa keluarga disabilitas mental yang mengaku tidak mendapatkan informasi secara detail terkait pemilu 2019. Karena menurut keluarga tidak ada sosialisasi yang dilakukan per kelurahan ataupun perkecamatan, jadi menurut penulis yang di lakukan KPU belum maksimal. Kata Kunci : Hak Politik, Disabilitas Mental, Pemilu

Item Type: Thesis (Sarjana)
Subjects: J Political Science > J General legislative and executive papers
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User: Rema Puri Irma Sri Katon
Date Deposited: 08 Dec 2021 07:31
Last Modified: 08 Dec 2021 07:31
URI: http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/3333

Actions (login required)

View Item View Item