POLITIK KEAMANAN MASA ORDE BARU (Studi Kasus Tentang Gerakan Penembakan Misterius Tahun 1982-1985)

PURBAYA, BAGUS (2019) POLITIK KEAMANAN MASA ORDE BARU (Studi Kasus Tentang Gerakan Penembakan Misterius Tahun 1982-1985). Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

[img] Text
1. COVER,PERNYATAAN,LEMBAR PENGESAHAN.pdf
Download (65kB)
[img] Text
2. PERNYATAAN.pdf
Download (19kB)
[img] Text
3. KATA PENGANTAR.pdf
Download (151kB)
[img] Text
4. DAFTAR ISI.pdf
Download (92kB)
[img] Text
5. DAFTAR TABEL.pdf
Download (30kB)
[img] Text
6. DAFTAR GAMBAR.pdf
Download (58kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf
Download (37kB)
[img] Text
BAB I-IV.pdf
Download (756kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (39kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (184kB)

Abstract

Masa Orde Baru merupakan rezim yang paling lama bertahan selama 32 tahun di Indonesia. Sosok Soeharto berhasil memperkuat rezim orde baru dengan berbagai upaya. Soeharto berkarir dalam militer sebelum menjabat sebagai presiden, hingga gaya kepemimpinan Soeharto lekat dengan militeristik. Kajian ini disusun untuk mengungkap fakta unik tentang politik keamanan pada masa Orde Baru. Fokus penelitian ialah kasus penembakan misterius atau petrus yang terjadi pada tahun 1982 hingga 1985. Sifat rezim yang kaut dengan militeristik membuat sebuah kebijakan yang dinilai otoriter demi kepetingan stabilitas keamanan Negara pada kasus tersebut. Berdasarakan Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM berat KOMNAS HAM RI, orang-orang yang dianggap salah di hukum mati tanpa proses hukum yang jelas dan mayatnya dibiarkan begitu saja ke publik sebagai Shock Therapy. Metode penelitian yang digunakan adalah Studi Kepustakaan dengan cara mengumpulkan berita-berita atas peristiwa tersebut yang diambil dari sumber buku, artikel, penelitian terdahulu, karya ilmiah, jurnal, skripsi dan berita online pada internet. Berdasarkan konsep teori Joseph Nye mengenai hard power kajian ini mengamati kasus penembakan misterius sebagai upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah keamanan negara dengan konsep hard power. Konsep itu menimbulkan tindakan kekerasan yang sengaja dilakukan penguasa untuk membuat tunduk pihak lain atas kehendaknya. Kemudian, dominasi ABRI pada saat itu menyebabkan keamanan melemah, kepolisian dan intelejen tidak berfungsi dengan baik. Peran ABRI (TNI dan Polisi) dibuat sibuk untuk mengurus pemerintahan secara politik, sosial dan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa politik militer Soeharto melanggar konsep The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 2,3 dan 5 dalam majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) tahun 1948 yaitu setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi HAM ini tanpa dibedakan berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, hak hidup. dan setiap orang tidak boleh disiksa atau mendapatkan perlakuan dan penghukuman yang tidak manusiawi. Karena tindakan penembakan yang dilakukan sengaja, korban dibiarkan tergeletak, masyarakat ketakutan, dan kehilangan hak untuk hidup. Penulis berharap agar pemerintah saat ini mampu menyelesaikan kasus PETRUS ini, sebab Indonesia menganut sistem demokrasi yang menghendaki HAM untuk melindungi rakyatnya. Kata Kunci :Politik Keamanan, Orde Baru, Penembakan Misterius (PETRUS)

Item Type: Thesis (Sarjana)
Subjects: J Political Science > JC Political theory
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User: Lelis Masridah
Date Deposited: 16 Nov 2021 03:33
Last Modified: 16 Nov 2021 03:33
URI: http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/2819

Actions (login required)

View Item View Item