RELASI KUASA ANTAR AKTOR KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Tasikmalaya)

ROHAYATI SUHERDI, NOVIANI (2019) RELASI KUASA ANTAR AKTOR KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Tasikmalaya). Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

	Text 1 cover.pdf Download (34kB)
	Text 5 ABSTRAK.pdf Download (76kB)
	Text 6 KATA PENGANTAR.pdf Download (84kB)
	Text 7 Daftar Isi, Tabel & Gambar.pdf Download (41kB)
	Text 8 BAB I.pdf Download (138kB)
	Text 9 BAB II.pdf Download (264kB)
	Text 10 BAB III.pdf Download (127kB)
	Text 11 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (546kB)
	Text 12 BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (37kB)
	Text 13 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (39kB)

Abstract

Judul penelitian ini adalah ”Relasi Kuasa Antar Aktor Kebijakan Publik (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Tasikmalaya)”. Dengan fokus penelitian yaitu bagaimana relasi kuasa antar aktor outside goverment yakni antara pelaku usaha lokal Kota Tasikmalaya dengan pelaku usaha dari luar Kota Tasikmalaya (non lokal) dalam formulasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 tentang pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal di kota Tasikmalaya. Penelitian ini, dilatarbelakangi dari gejala semakin maraknya kegiatan usaha di Kota Tasikmalaya. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan 3 metode yakni wawancara, observasi serta dokumentasi. Lalu, teknik penetapan informan menggunakan purposive sampling yang ditunjang teknik snowball sampling. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis interaktif dari Miles dan Huberman, untuk validitas data menggunakan triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, menunjukkan bahwa relasi kuasa yang terjadi antara pelaku usaha lokal Kota Tasikmalaya dengan pelaku usaha dari luar Kota Tasikmalaya (non lokal) adalah relasi kuasa yang nuansanya saling tarik menarik kepentingan terhadap aktor inside goverment selaku aktor yang memiliki wewenang dalam membuat kebijakan publik. Disatu sisi, pelaku usaha dari luar Kota Tasikmalaya (non lokal) untuk melakukan kegiatan usahanya di Kota Tasikmalaya, membutuhkan seperti adanya jaminan kepastian hukum, perizinan yang tidak rumit, akses jalan yang memadai serta kondusivitas daerah. Sedangkan disisi lain, pelaku usaha lokal Kota Tasikmalaya justru meminta pemerintah untuk bisa membatasi masukknya pelaku usaha dari luar (non lokal) ke Kota Tasikmalaya. Kata Kunci : Relasi Kuasa, Aktor Kebijakan Publik, Peraturan Daerah.

Actions (login required)

View Item