FUNGSI KONTROL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN PROGRAM GERBANG DESA DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Nurkhalipah, Mita (2019) FUNGSI KONTROL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN PROGRAM GERBANG DESA DI KABUPATEN TASIKMALAYA. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

	Text COVER.pdf Download (46kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (81kB)
	Text BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (76kB)
	Text BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (137kB)
	Text BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (56kB)
	Text BAB 4 PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (415kB)
	Text BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (37kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (37kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Fungsi kontrol partai persatuan pembangunan dalam mengawasi pelaksanaan program gerbang desa di kabupaten tasikmalaya”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fungsi kontrol partai persatuan pembangunan sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan program gerbang desa di Kabupaten Tasikmalaya salah satu cara mewujudkannya melalui pengawasan. Pengawasan adalah pengendalian dan pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan, pengelolaan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Teori yang digunakan untuk mengkajinya adalah partai politik, Fungsi kontrol dan kebijakan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam mengawasi pelaksanaan program gerbang desa, PPP melaksanakan fungsi kontrol melalui anggotanya di parlemen. Dalam mengawasi pelaksanaan program gerbang desa, PPP memanfaatkan 3 fungsi legislatif yaitu, legislasi, pengawasan dan anggaran. Pertama, Perencanaan yang disusun walaupun sudah melalui proses yang panjang yaitu dari musrenbang (kabupaten/provinsi) menunjukkan suatu kinerja yang jelas serta menunjukkan keterpaduan program bahkan pada kebanyakan kasus perencanaan usulan dari desa sejak awal telah terelementasi. Kedua, Proses fungsi kontrol partai tidak berjalan serta tidak mengakomodir kepentingan masyarakat dengan baik partai yang memiliki otoritas dan kekuasaan hanya menyampaikan fungsi dan kepentingan pribadinya. Ketiga, Sudut pandang dari semua pihak terhadap upaya pembangunan desa masih menempatkan desa sebagai suatu objek klasifikasi rendah sehingga tidak mejadi prioritas terhadap suatu program. Keempat, ketidakjelasan kewenangan yang ada dari pemerintah Kabupaten menyebabkan terdapatnya berbagai kesulitan dalam menyususn kebijakan terhadap upaya pembangunan desa. Apabila program gerbang desa berhasil akan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan secara lokal sampai nasional, konsep gerbang desa yang dilakuan melibatkan semua pemangku kepentingan yang akan beraktivitas di desa keberhasilan ini tergantung kepada kemauan politik para pengambil kebijakan serta pengawasan partai politik. Kata Kunci: Fungsi Kontrol, Partai Politik, Kebijakan Publik.

Actions (login required)

View Item