KONFLIK PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI CAGAR ALAM LEUWEUNG SANCANG DESA SANCANG KABUPATEN GARUT

PURWATI, AJENG SRI (2023) KONFLIK PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI CAGAR ALAM LEUWEUNG SANCANG DESA SANCANG KABUPATEN GARUT. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

[img] Text
COVER.pdf
Download (71kB)
[img] Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf
Download (134kB)
[img] Text
SURAT PERNYATAAN.pdf
Download (271kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf
Download (102kB)
[img] Text
KATA PENGANTAR.pdf
Download (77kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf
Download (52kB)
[img] Text
DAFTAR TABEL.pdf
Download (28kB)
[img] Text
DAFTAR GAMBAR.pdf
Download (30kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Download (24kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Download (142kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Download (63kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (635kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (31kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (91kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)

Abstract

Otonomi memberikan ruang yang cukup besar bagi daerah untuk mendapatkan kewenangan menjamin daerahnya masing-masing, tak terkecuali di Desa. Otonomi yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak kesejahteraan masyarakat seringkali terbentur dengan berbagai permasalahan yang menghambatnya. Hingga pada akhirnya kewenangan yang dijalankan menjadi kabur maknanya seiring usaha untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut dengan menghalalkan berbagai upaya atas nama rakyat. Seperti halnya yang terjadi di Desa Sancang, Kabupaten Garut. Otonomi desa justru tanpa sadar menjadi ancaman yang tak kasat mata bagi kelestarian alam yang ada disana. Cagar alam Leuweung Sancang yang merupakan kawasan konservasi in situ dan membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaannya, nyatanya semakin hari alamnya tak lagi perawan. Konflik atas perbedaan kepentingan yang dijalankan oleh sekelompok pihak dengan pengelola cagar alam terus terjadi. Dengan analisis kronologis, konflik-konflik ini mencuat begitu halus dari waktu ke waktu. Otonomi desa semestinya memiliki batasan-batasan tertentu yang tidak bisa dicampuradukkan atau bahkan berbenturan dengan wilayah kewenangan pihak lain. Dalam hal ini, pemerintah Desa Sancang, masyarakat setempat dan pihak BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) memiliki keterikatan satu sama lain dalam hal kepentingan yang membutuhkan pemetaan lebih jelas terkait posisi masing-masing agar selaras mencapai tujuan yang diinginkan dengan tidak mengorbankan apapun, termasuk kelestarian alam. Kata kunci: Otonomi Desa, Konflik, Konservasi

Item Type: Thesis (Sarjana)
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User: Lelis Masridah
Date Deposited: 15 Feb 2024 07:37
Last Modified: 15 Feb 2024 07:37
URI: http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/12161

Actions (login required)

View Item View Item