DINAMIKA POLITIK PENERAPAN KEBIJAKAN “SAPAWARGA” PADA OBJEK WISATA SITU GEDE KOTA TASIKMALAYA

Penelitian ini mengkaji dinamika politik penerapan kebijakan e-ticketing “Sapawarga” pada objek wisata Situ Gede Tasikmalaya yang diluncurkan pada Oktober 2024 tanpa sosialisasi kepada 34 pedagang kecil dan 32 penyewa perahu yang paling terdampak, serta tanpa regulasi lokal yang memayunginya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi melalui wawancara mendalam terhadap sepuluh informan dari unsur pemerintah, pengunjung, pelaku usaha kawasan, dan akademisi, diperkuat observasi lapangan dan studi dokumentasi. Analisis mengintegrasikan Teori Street-Level Bureaucracy Michael Lipsky dan Teori Redistribusi serta Rekognisi Nancy Fraser. Temuan menunjukkan kesenjangan signifikan antara tujuan formal dan realitas lapangan 90 persen transaksi masih tunai, hanya 1–2 pengguna aplikasi per hari, dan PAD kota dari e ticketing hanya Rp1 juta dalam setahun penuh. Ketidakadilan redistribusi termanifestasi dalam aliran retribusi ke kas Provinsi tanpa mekanisme bagi hasil yang adil, sementara ketidakadilan rekognisi berlapis mulai dari absennya konsultasi publik hingga desain sistem yang tidak mengakui keberagaman kapasitas pengguna. Penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan serupa dirumuskan secara partisipatif, didahului perbaikan infrastruktur, dan dipayungi regulasi lokal yang spesifik.

Kata Kunci: Dinamika Politik, Sapawarga, E-ticketing, Situ Gede, Redistribusi, Rekognisi, Street-Level Bureaucracy, Digitalisasi Pariwisata