PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL OLEH KPU DI KOTA TASIKMALAYA

HALITZA, DELLA MUTIA (2021) PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL OLEH KPU DI KOTA TASIKMALAYA. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

	Text 1. Cover.pdf Download (213kB)
	Text 2. Lembar Pengesahan.pdf Download (6kB)
	Text 3. Pernyataan.pdf Download (211kB)
	Text 4. Kata Pengantar.pdf Download (333kB)
	Text 5. Daftar Isi.pdf Download (294kB)
	Text 6. Daftar Tabel.pdf Download (277kB)
	Text 8. Abstrak.pdf Download (283kB)
	Text 9. Abstract.pdf Download (186kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (375kB)
	Text 11. BAB II.pdf Download (462kB)
	Text 12. BAB III.pdf Download (327kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (199kB)
	Text 15. Daftar Pustaka.pdf Download (208kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Oleh KPU Di Kota Tasikmalaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental. Problematika apa saja yang muncul pada pemilihan umum tentang disabilitas mental yang berhak memilih saat pemilu dianggap hal yang tidak relevan. Penyandang disabilitas mental dianggap tidak akan mampu berpikir baik untuk menentukan pilihan. Sedangkan, pada regulasi yang telah ditentukan penyandang disabilitas mental berhak memilih sebagai bentuk dari pemenuhan hak politik. Ada hal yang berbanding terbalik dengan pelaksanaan pemilu tersebut. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Tasikmalaya. Kemudian, metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan masalah pemenuhan hak politik disabilitas mental di Kota Tasikmalaya dan bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas mental di Kota Tasikmalaya ini. Hasil penelitian tentang pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental di kota Tasikmalaya menunjukan bahwa KPU sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan tugas negara dalam memenuhi hak politik setiap orang mengaku bahwa telah menjalankan tugasnya dengan baik. Yang pertama KPU sebagai lembaga pemerintahan telah melakukan proses pendataan kepada seluruh masyarakat termasuk disabilitas mental di kota Tasikmalaya, kedua KPU telah melakukan sosialisasi tentang pemilu untuk seluruh penyandang disabilitas termasuk disabilitas mental. KPU juga menegaskan sudah memberikan hak politik kepada para penyandang disabilitas tanpa melakukan diskriminasi. Tetapi ada beberapa kendala yang di terima oleh anggota KPU, salah satunya pada saat pendataan. Karena ada banyak keluarga yang malu untuk mengakui anggota keluarganya yang disabilitas mental. Tetapi sebenarnya KPU juga tidak memberikan sosialisasi yang banyak terkait disabilitas mental, KPU cenderung lebih melakukan sosialisasi untuk seluruh penyandang disabilitas, sehingga sosialisasi untuk para penyandang disabilitas mental tidak ada sosialisasi khusus. Tapi menurut penulis, KPU tidak melakukan tugas nya secara maksimal. Karena ada beberapa keluarga disabilitas mental yang mengaku tidak mendapatkan informasi secara detail terkait pemilu 2019. Karena menurut keluarga tidak ada sosialisasi yang dilakukan per kelurahan ataupun perkecamatan, jadi menurut penulis yang di lakukan KPU belum maksimal. Kata Kunci : Hak Politik, Disabilitas Mental, Pemilu

Actions (login required)

View Item