ANALISIS POLITIK KEKOSONGAN JABATAN WAKIL BUPATI KABUPATEN CIAMIS PERIODE 2024-2029

Fenomena kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis periode 2024 2029 terjadi setelah wafatnya calon Wakil Bupati, H. Yana D. Putra, dua hari sebelum pelaksanaan Pilkada 2024. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai mekanisme pengisian jabatan serta memunculkan dinamika politik di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dan mengapa kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis dapat terjadi dan bertahan dengan meninjau aspek yuridis, dinamika internal partai pengusung, peran DPRD, serta kebijakan kepala daerah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik process tracing. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan penelusuran arsip media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bertahannya kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis disebabkan oleh interaksi antara faktor kelembagaan dan faktor politik. Dari aspek yuridis, regulasi yang mengatur pengisian jabatan belum memberikan batas waktu dan mekanisme yang tegas sehingga membuka ruang interpretasi bagi para aktor politik. Dari sisi partai pengusung, terdapat perbedaan kepentingan dan kontestasi internal mengenai figur pengganti yang menghambat tercapainya kesepakatan. Sementara itu, DPRD cenderung mengambil posisi menunggu kepastian usulan dari partai pengusung sehingga proses pengisian tidak berjalan efektif. Di sisi lain, kepala daerah memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pengisian jabatan, namun keputusan yang diambil lebih mempertimbangkan kalkulasi politik dibandingkan urgensi kelembagaan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengisian jabatan mengalami stagnasi dan kekosongan jabatan terus berlangsung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis bukan semata-mata akibat keterbatasan regulasi, melainkan merupakan hasil interaksi antara ambiguitas aturan, dinamika internal partai, peran kelembagaan DPRD, dan kalkulasi politik kepala daerah dalam konteks distribusi kekuasaan politik lokal.

Kata kunci: Kekosongan Jabatan; Vakansi; Studi Kasus; Pengisian Wakil Kepala Daerah; Process Tracing. iii