IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA DALAM PENGELOLAAN TATA RUANG (Studi Kasus di Kecamatan Bungursari)

Pengelolaan tata ruang merupakan instrumen penting dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib dan berkelanjutan. Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya mengalami perkembangan pembangunan yang cukup pesat, namun masih ditemukan berbagai permasalahan seperti alih fungsi lahan, pembangunan di kawasan sempadan sungai, dan lemahnya pengawasan pemanfaatan ruang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan tata ruang di Kecamatan Bungursari serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Sedangkan kerangka analisis penelitian ini didasarkan pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Lokasi penelitian di Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tata ruang di Kecamatan Bungursari belum berjalan optimal. Meskipun telah terdapat regulasi yang jelas melalui Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, masih ditemukan berbagai pelanggaran pemanfaatan ruang. Faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keterbatasan pengawasan, belum optumalnya koordinası antarınstansi, serta tingginya tekanan pembangunan menjadi faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan tata ruang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan koordinasi antarinstansi untuk mendukung pengelolaan tata ruang yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: kebijakan publik, tata ruang, implementasi.