POLITICAL WILL PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA DALAM MENDUKUNG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan instrumen intervensi nutrisi makro-struktural otoritas sentral demi mereduksi prevalensi stunting. Namun, manifestasinya dalam lokus empiris Kota Tasikmalaya mengalami friksi institusional, yang tereskalasi melalui diskontinuitas sirkuit logistik berupa keterlambatan distribusi pangan, patologi birokrasi berupa dugaan pungutan liar, defisit pemenuhan standar teknis higienitas (SLHS) dan ekologis (IPAL) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penelitian ini bertujuan mengonseptualisasikan political will Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mengakselerasi implementasi Program MBG. Eksplorasi ini menerapkan metode kualitatif deskriptif, memanfaatkan teknik purposive sampling untuk menjaring informan kunci dari jajaran satuan tugas, eksekutif, legislatif, OPD, korporasi SPPG, dan institusi sekolah. Data dihimpun melalui wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, dengan menempatkan teori Political Will dari Post, Raile, dan Raile sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat anomali berupa asimetri komitmen, di mana relasi kuasa lokal terjebak dalam batas formal-administrative commitment tanpa mampu mentransendensikan perannya menuju strategic-substantive will. Secara struktur fiskal, pemerintah daerah mengalami koersi struktural dan sterilisasi hak diskresi akibat kebijakan budgetary bypass berupa penyaluran dana APBN terpusat langsung ke rekening Virtual Account SPPG tanpa melalui APBD kota. Bureaucratic mobilization mengalami stagnasi akibat kuatnya ego sektoral, mendeformasi pola koordinasi menjadi responsive-incidental dalam memitigasi disfungsi lapangan, bukan sebagai mekanisme preventif. Dimensi resource commitment juga tereduksi akibat regulatory vacuum berupa ketiadaan Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk memproteksi sirkuit ekonomi pangan lokal. Hambatan institusional ini diperumit oleh koeksistensi dualisme kepemimpinan fungsional antara Wakil Wali Kota selaku figur sentral Ketua Satuan Tugas dengan Wali Kota sebagai pemegang otoritas politik teritorial. Studi ini melahirkan pemikiran baru dalam kajian ilmu politik bahwa kedekatan partisan Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan selaku kader Gerindra tidak otomatis menstimulasi political will lokal apabila dihambat oleh sentralisasi birokrasi pusat dan diskoneksi tata spasial dengan basis data stunting daerah (e-PPGBM).

Kata kunci: Political Will; Network Governance; Program MBG; Hambatan Implementasi; Dualisme Kepemimpinan.