ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN ANGGOTA DPRD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2025 DI DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) 1 KOTA TASIKMALAYA

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan perencanaan, peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan Anggota DPRD dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Tahun 2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan menurut Jimly Asshiddiqie yang meliputi penetapan standar atau rencana pengawasan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, identifikasi penyimpangan atau hambatan, tindakan korektif, dan evaluasi hasil pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur di Dapil I Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan melalui pengawalan aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan reses, kunjungan lapangan, koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), pemantauan progres pembangunan, serta evaluasi terhadap hasil pembangunan. Infrastruktur yang menjadi objek penelitian meliputi rehabilitasi Jalan HZ Mustofa, rehabilitasi jalan di kawasan Empangsari, pembangunan Jembatan Cibunigeulis II dan Jembatan Bantargedang, serta pembangunan drainase di Jalan HZ Mustofa dan Jalan Rumah Sakit. Berdasarkan teori pengawasan Jimly Asshiddiqie, seluruh tahapan pengawasan telah dilaksanakan oleh DPRD. Namun demikian, efektivitas pengawasan belum sepenuhnya optimal, yang ditunjukkan oleh masih adanya keterlambatan realisasi beberapa pembangunan, proses perbaikan infrastruktur yang memerlukan waktu cukup lama, serta masih ditemukannya permasalahan pada hasil pembangunan seperti drainase yang belum mampu menampung debit air secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan yang lebih proaktif, koordinasi yang lebih efektif dengan instansi terkait, serta percepatan tindak lanjut hasil pengawasan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih optimal, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, DPRD, Pembangunan Infrastruktur