DINAMIKA KEBEBASAN PERS PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dinamika kebebasan pers pada masa awal transisi reformasi, menganalisis kebijakan terkait pers yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, serta menganalisis dinamika kebebasan pers pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo yang terdiri dari pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan kebebasan pers dimulai sejak era Presiden B.J Habibie dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pembubaran Departemen Penerangan dilakukan sehingga negara dapat melepaskan kontrol dan memicu transformasi peran pers yang menjalankan fungsi watchdog. Komitmen Presiden Abdurrahman Wahid terhadap kebebasan pers merupakan hasil perjalanan panjang pemikirannya jauh sebelum ia menjabat menjadi presiden. Tiga media yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini menunjukkan perbedaan pola, Tempo dengan jurnalisme investigasi, Kompas dengan jurnalisme perdamaian, dan Jawa Pos dengan Jurnalisme Perang. Pada era ini media online mulai berkembang pesat dengan format dotcom. Tempo, Kompas, dan Jawa Pos juga berkontribusi dalam praktik pengawalan transparansi dan skandal kekuasaan, dimana Tempo membahas skandal yang melibatkan aparat kepolisian dan militer, Kompas yang membahas situasi terkini di wilayah konflik, serta Jawa Pos yang membahas konflik dan skandal yang melibatkan elit politik. Kebebasan Pers ini menimbulkan kontradiksi berupa ketegangan antara pemerintah dan media massa, serta munculnya ancaman terhadap media dan jurnalis dari massa pendukung organisasi serta, aparat keamanan, pejabat, serta ancaman dan kondisi jurnalis di tengah wilayah konflik. Kata Kunci: Abdurrahman Wahid, Jawa Pos, Kebebasan Pers, Kompas, Tempo.