ANALISIS DINAMIKA POLITIK PILKADA KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 PASCA PERUBAHAN AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH

Perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 membuka ruang kompetisi politik yang lebih luas dalam Pilkada Kota Tasikmalaya Tahun 2024. Namun, keterbukaan tersebut tidak serta-merta mengubah pola relasi kekuasaan dan strategi politik partai di tingkat lokal. Meskipun peluang pencalonan secara mandiri semakin terbuka, mayoritas partai politik tetap memilih membangun koalisi dan keputusan strategis pencalonan masih sangat dipengaruhi oleh elite partai di tingkat pusat. Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks antara upaya perluasan demokrasi prosedural melalui perubahan regulasi dengan praktik politik yang tetap bersifat sentralistik dan pragmatis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik Pilkada Kota Tasikmalaya Tahun 2024 pasca perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah serta menjelaskan bagaimana partai politik merespons dan beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif melalui wawancara mendalam dengan elite partai politik, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan ambang batas pencalonan berhasil memperluas kompetisi politik yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pasangan calon menjadi lima kandidat. Secara prosedural, perubahan tersebut mampu menurunkan hambatan pencalonan, memperluas partisipasi partai politik, dan meningkatkan pilihan politik bagi masyarakat. Namun demikian, mayoritas partai politik tetap memilih berkoalisi berdasarkan pertimbangan rasional dan pragmatis, seperti kalkulasi peluang kemenangan, kebutuhan dukungan massa, dan kekuatan logistik politik. Penelitian ini juga menemukan bahwa dominasi elite partai di tingkat pusat masih sangat kuat dalam menentukan arah pencalonan kepala daerah, sehingga otonomi politik partai di tingkat daerah cenderung terbatas. Konflik internal PPP Kota Tasikmalaya menunjukkan bagaimana ketegangan antara elite pusat dan daerah dapat memengaruhi konfigurasi koalisi politik secara signifikan. Di sisi lain, meningkatnya kompetisi politik belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan demokrasi substantif karena perilaku elite politik maupun pemilih masih dipengaruhi oleh pragmatisme politik dan kecenderungan transaksional dalam mobilisasi dukungan politik. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan ambang batas pencalonan lebih berfungsi sebagai peluang struktural yang memperluas demokrasi prosedural, tetapi belum mampu mengubah struktur relasi kekuasaan partai dan budaya politik pragmatis yang masih dominan dalam dinamika politik lokal. Kata kunci: Ambang batas pencalonan, Dinamika Politik, Pilkada, Partai Politik, Kota Tasikmalaya.