ANALISIS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 PADA PENGELOLAAN LIMBAH KULIT DALAM KONSEP POLITIK LINGKUNGAN DI KOTA TASIKMALAYA

HIDAYAT, HIKMAT (2019) ANALISIS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 PADA PENGELOLAAN LIMBAH KULIT DALAM KONSEP POLITIK LINGKUNGAN DI KOTA TASIKMALAYA. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

	Text HALAMAN AWAL.pdf Download (328kB)
	Text BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (242kB)
	Text BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.pdf Download (489kB)
	Text BAB III METODE PENELITIAN.pdf Download (215kB)
	Text BAB IV PEMBAHASAN DAN HASILPENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only Download (390kB)
	Text BAB V PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (199kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan pada pengelolaan limbah kulit dalam konsep politik lingkungan di Kota Tasikmalaya. Kegiatan pengusaha ini beroperasi secara bebas tanpa ada fungsi pengawasan dari pemerintah, contohnya kegiatan membuang limbah sembarangan kesungai yang memberikan dampak buruk terhadap lingkungan khususnya perairan sungai menjadi kurang kondusif. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan publik dan konsep politik lingkungan, serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data model interaktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik penentuan informan purposive sampling Kemudian validitas data menggunakan triangulasi sumber data. Kegiatan pengusaha kerupuk kulit di Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, beroperasi tanpa ada pengawasan yang jelas baik pada izin usaha ataupun izin lingkungan. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan, Pasal 21 menjelaskan mengenai kewajiban pengusaha terhadap izin lingkungan salah satunya pada pengelolaan limbah. Perusahaan ini berdampak terhadap lingkungan sekitar karena pengelolaan limbah hasil produksi kerupuk kulit di buang sembarangan kesungai dan menyebabkan pencemaran lingkungan, serta banyak pihak-pihak yang dirugikan dari kegiatan tersebut. Pemerintah mengakui bahwa Implementasi kebijakan tentang izin lingkungan masih kurang disosialisasikan dengan demikian pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, akan lebih maksimal dalam melakukan tugas dan kewajibannya seperti pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kata Kunci: Politik Lingkungan, Analisis Kebijakan Publik

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Subjects:	J Political Science > JC Political theory
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User:	Lelis Masridah
Date Deposited:	06 Sep 2019 06:11
Last Modified:	06 Sep 2019 06:11
URI:	http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/806

Actions (login required)

View Item