NEGARA DAN KETIDAKADILAN GENDER (Studi Kasus Perempuan Pekerja Informal di Kota Tasikmalaya)

Asyifa, Annisa (2022) NEGARA DAN KETIDAKADILAN GENDER (Studi Kasus Perempuan Pekerja Informal di Kota Tasikmalaya). Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

	Text COVER.pdf Download (30kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (500kB)
	Text SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.pdf Download (738kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (189kB)
	Text KATA PENGANTAR, DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR.pdf Download (293kB)
	Text BAB I.pdf Download (505kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (628kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (371kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (939kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (363kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (193kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Sektor informal merupakan sektor yang tidak dipantau dan tidak terdaftar dalam statistik negara. Sektor informal saat ini masih menjadi pilihan pekerja perempuan karena keterbatasan beberapa hal seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan keterampilan. Sektor informal rawan mengalami ketimpangan gender yang merugikan perempuan karena terdapat ketidakjelasan aturan dan regulasi kerja, sistem pengupahan yang tidak sepadan, dan tidak adanya jaminan sosial dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran negara terhadap keadilan perlindungan pekerja informal perempuan berbasis gender di Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengambilan informan dilakukan dengan metode snowball sampling. Data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yang berasal dari berbagai instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya dan Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukan bahwa masalah ketenagakerjaan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Hal yang diatur diantaranya perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis. Walaupun demikian, negara belum berperan sepenuhnya terhadap pekerja informal perempuan di Kota Tasikmalaya. Belum ada kebijakan yang secara khusus mengatur hak-hak pekerja, pengaturan dan perlindungan ketenagakerjaan di sektor informal. Sampai saat ini belum ada solusi yang sistematis dan adil dalam menangani persoalan di sektor informal. Adanya disfungsi Dinas Tenaga Kerja sebagai instansi pemerintah yang menaungi masalah ketenagakerjaan dikarenakan kurangnya kepedulian dari pihak pemerintah dalam upaya penegakkan perlindungan, pembinaan dan sosialisasi pekerja di sektor informal. Disfungsi yang terjadi memperlihatkan kegagalan negara dalam melindungi warga negara tanpa diskriminasi. Perlindungan hak pekerja perempuan di sektor informal di Kota Tasikmalaya masih menjadi sebatas kata-kata mati karena adanya keterbatasan regulasi. Kata Kunci: Pekerja Perempuan, Sektor Informal, Negara

Actions (login required)

View Item