DINAMIKA POLITIK MUHAMMADIYAH DI KOTA TASIKMALAYA PADA PILKADA 2024

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 merupakan bagian dari proses demokrasi lokal yang tidak hanya melibatkan aktor politik formal, tetapi juga melibatkan peran organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi keagamaan. Dalam konteks ini, Muhammadiyah memiliki posisi strategis sebagai organisasi masyarakat Islam yang memiliki basis sosial yang luas serta otoritas moral di tengah masyarakat. Di Tasikmalaya, dinamika Pilkada 2024 berlangsung secara kompetitif dan diwarnai oleh berbagai upaya pendekatan politik dari para kandidat kepada kelompok masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan tokoh agama, sehingga menempatkan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Tasikmalaya pada posisi yang cukup kompleks dalam merespons dinamika politik lokal.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik Muhammadiyah pada Pilkada 2024 di Kota Tasikmalaya, khususnya terkait dengan sikap dan peran Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam menghadapi kontestasi politik lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan Teori Pilihan Rasional James S. Coleman dan Raymond Boudon untuk memahami pengambilan keputusan Muhammadiyah sebagai aktor kolektif dan individu dalam merespons dinamika Pilkada 2024. Selain itu, teori civil society Antonio Gramsci digunakan untuk melihat Muhammadiyah sebagai kekuatan masyarakat sipil yang menjaga independensi organisasi dan legitimasi moral di tengah dinamika politik lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kelembagaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya tetap berkomitmen pada prinsip netralitas sebagaimana diamanatkan dalam Khittah Muhammadiyah. Namun, dalam praktiknya terdapat keterlibatan sebagian pimpinan dalam politik praktis dengan memanfaatkan posisi dan legitimasi sebagai pimpinan organisasi untuk membangun kedekatan maupun memberikan dukungan kepada kandidat tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif organisasi dengan praktik politik yang terjadi di lingkungan organisasi. Dalam perspektif teori pilihan rasional, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai pilihan rasional individu yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan dan relasi politik. Meskipun demikian, Muhammadiyah seharusnya tetap menjaga independensi organisasi sebagai kekuatan moral dan kekuatan penyeimbang yang mengawal kehidupan politik secara objektif, bukan menjadi bagian dari politik praktis melalui pemanfaatan jabatan organisasi.

Kata kunci: Politik Muhammadiyah, Pilkada 2024, Teori Pilihan Rasional