ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 10 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA TASIKMALAYA

Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, yang dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang belum memiliki legalitas resmi meskipun kewajiban pendaftaran telah diatur dalam Pasal 37. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, khususnya terkait mekanisme pendaftaran dan pembinaan LKS, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan, namun belum optimal. Pada variabel komunikasi, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya telah melakukan sosialisasi dan koordinasi yang cukup baik dengan LKS yang telah terdaftar, tercatat terdapat 46 LKS yang telah berizin, namun belum menjangkau secara merata LKS yang belum memiliki legalitas. Pada variabel sumber daya, Dinas Sosial memiliki kapasitas yang cukup memadai baik dari segi jumlah aparatur maupun dukungan kelembagaan, meskipun masih terdapat ketimpangan kemampuan administratif pada sebagian LKS. Pada variabel disposisi pelaksana, implementasi cenderung dilakukan secara persuasif melalui pembinaan tanpa diiringi penegakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan daerah, sehingga melemahkan daya paksa kebijakan. Sementara itu, pada variabel struktur birokrasi, prosedur dan standar operasional telah tersedia dan berjalan cukup baik, meskipun masih dirasakan berbeda tingkat kemudahannya oleh masing-masing lembaga. Dengan demikian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan tertib administrasi LKS di Kota Tasikmalaya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Tata Kelola Daerah.