ANALISIS TERJADINYA CALON TUNGGAL PADA PILKADA SERENTAK 2015 DI KABUPATEN TASIKMALAYA

IKBAL, RIFKI MOHAMAD (2020) ANALISIS TERJADINYA CALON TUNGGAL PADA PILKADA SERENTAK 2015 DI KABUPATEN TASIKMALAYA. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

	Text cover, lembar pengesahan, pernyataan dan kata pengantar.pdf Download (235kB)
	Text Abstrak.pdf Download (222kB)
	Text BAB I.pdf Download (139kB)
	Text BAB II.pdf Download (520kB)
	Text BAB III.pdf Download (327kB)
	Text BAB IV+V.pdf Restricted to Repository staff only Download (980kB)
	Text Daftar Pustaka Skripsi.pdf Download (194kB)

Abstract

Pemilu serentak pertama kali dilaksanakan pada 9 Desember 2015 yang merupakan babak baru bagi kontestasi politik di Indonesia karena pada tahun ini pertama kalinya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilakukan serentak di 9 provinsi, 224 Kabupaten dan 36 kota yaitu daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2015 dan semester pertama 2016. Pilkada serentak tahun 2015 sempat membuat polemik karena di beberapa wilayah hanya terdapat satu pasang calon kepala daerah, atau calon tunggal. Menurut Huntington Pemilihan Umum adalah pintu masuk (entry point) demokratisasi yang merupakan pandangan paling banyak memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan berbasis pilihan public, pelembagaan perebutan kekuasaan secara damai dan pada akhirnya memungkinkan rakyat melakukan control terhadap kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yakni melalui wawancara mendalam. Kemudian data yang diperoleh akan direduksi berdasarkan keperluan disimpulkan untuk disajikan. Penelitian ini menggunakan teori Partai Politik sebagai Rekrutmen Politik dan Strategi Politik. Hasil Penelitian ini menghasilkan bahwa selama penelitian berlangsung, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Calon Tunggal pada Pilkada Serentak 2015, beberapa faktor tersebut terdapad beberapa kesimpulan, yakni terjadinya Calon Tunggal merupakan salah satu strategi dari lawan politik dari petahana UU Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto, mengacu pada Undang-Undang waktu itu yang mengatakan syarat untuk dilaksanakannya Pilkada yakni minimal harus ada 2 calon pasangan. Dikarenakan petahana dianggap bisa memobilisasi baik dibidang anggaran maupun dibidang birokrat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian atas usul MUI yang ada di Kabupaten Tasikmalaya yang menginginkan agar Pak Ruhimat mundur dari bursa pencalonan Pilkada Serentak 2015. Kata Kunci: Pemilu, Pilkada, Pilkada Serentak

Actions (login required)

View Item