IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2015 KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN (Studi Kasus dalam Pembangunan Transmart di Kota Tasikmalaya)

NAZAH, FAJAR MIFTAHUL (2020) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2015 KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN (Studi Kasus dalam Pembangunan Transmart di Kota Tasikmalaya). Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

	Text 1. COVER (Sudah).pdf Download (34kB)
	Text 8. ABSTRAK (Sudah).pdf Download (148kB)
	Text 2. LEMBAR PERSETUJUAN (Sudah).pdf Download (12kB)
	Text 5. DAFTAR ISI (Sudah).pdf Download (268kB)
	Text 10. BAB I (Sudah).pdf Download (394kB)
	Text 11. BAB II (Sudah).pdf Download (531kB)
	Text 12. BAB III (Sudah).pdf Download (339kB)
	Text 13. BAB IV (Sudah).pdf Restricted to Repository staff only Download (726kB)
	Text 14. BAB V (Sudah).pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA (Sudah).pdf Download (378kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui gambaran serta menganalisis implementasi kebijakan terkait dengan prosedur pemberian izin pendirian Transmart di Kota Tasikmalaya.Metode penelitian yang digunakan metode penelitian survey, metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif yang mencakup reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa model Grindle pada kebijakan belum mampu tepat pada sasarannya sebagai fungsi regulasi pemerintah dalam mengatur hubungan antar pembuat kebijakan dan implementornya, manfaat yang diterima dari kebijakan tersebut belum dirasakan secara keseluruhan. Dalam implementasinya masih ada saja masalah yang muncul, khususnya pada permaslahan Transmart yang belum mendapat dukungan dari berbagai pihak, namun ada sebagian yang mendukungnya, proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah. Pada Peraturan Daerah No.1 Tahun 2015, belum tercapai dan masih harus dievaluasi, baik dari aspek lingkungan belum bisa memenuhi kriteria amdalalin dan terakhir dari segi proses banyak sekali proses yang tidak dilakukan, misalnya melalui jalur belakang. Berdasarkan hal tersebut maka perlu kiranya adanya evaluasi antara pembuat kebijakan dan pengguna kebijakan, sehingga tercipta hubungan sinergis dalam implementasinya. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Perizinan, Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

Actions (login required)

View Item