PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI PUNGUTAN LIAR DI OBYEK WISATA CIPANAS KABUPATEN GARUT

AMIRULLOH, ADITYA MUHAMMAD (2020) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI PUNGUTAN LIAR DI OBYEK WISATA CIPANAS KABUPATEN GARUT. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

	Text COVER.pdf Download (26kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (155kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (160kB)
	Text BAB I.pdf Download (313kB)
	Text BAB II.pdf Download (457kB)
	Text BAB III.pdf Download (197kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (910kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (253kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (269kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas Peran Pemerintah Daerah Dalam menangani pungutan liar yang terjadi di objek wisata Cipanas Garut. Pungutan liar yang terjadi di objek wisata Cipanas ini bermoduskan mencuci transfortasi mobil wisatawan yang terparkir, para wisatawan mengetahui mobil miliknya akan dicuci tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu biaya mencuci mobil. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif dengan metode pengambilan data mengamati (observasi), wawancara dan dokumentasi. Teknik menentukan informan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Studi kasus, serta teknik analisis data menggunakan Model Interaktif Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta kesimpulan, sedangkan untuk Validitas data penulis menggunakan Triangulasi Sumber data. Hasil dalam penelitian ini bahwa peran pemerintah dalam melindungi masyarakat dari pungutan liar yang terjadi di obyek wisata Cipanas dengan bermoduskan mencuci mobil telah diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, tetapi masih belum maksimal dalam menjalankan peran sebagai implementasi kebijakan. Dengan demikian masalah pungutan liar yang terjadi di obyek wisata Cipanas Kabupaten Garut saat ini masih terjadi dan tidak ada sentuhan dari Pemerintah Daerah, baik Peraturan Bupati dan arahan dari Kepala Dinas Perhubungan, ataupun Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengimplementasikan Kebijakan tersebut. Kata kunci :Peran , Kebijakan, Pungutan liar, Cipanas.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User:	Dedi Natawijaya .
Date Deposited:	20 Jan 2022 03:42
Last Modified:	20 Jan 2022 03:42
URI:	http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/4103

Actions (login required)

View Item