PERAN ELIT LOKAL DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022-2025

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang telah mencapai kategori darurat di Indonesia, khususnya di Kota Tasikmalaya. Persoalan ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk peran penting para elit lokal yang berfungsi sebagai pilar utama dalam menanggulangi, menyediakan sarana, serta merumuskan solusi untuk mengurangi volume sampah setiap harinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aktor lokal dalam penanganan permasalahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir, Kota Tasikmalaya, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka teori peran Bruce J. Biddle. Teori ini mencakup empat dimensi utama, yaitu: harapan peran (role expectations), norma peran (role norms), perilaku peran (role performance), serta evaluasi dan sanksi (evaluation and sanctions). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi 3 DPRD Kota Tasikmalaya menghadapi ekspektasi ganda dari masyarakat dan sistem hukum. Namun, fungsi pengawasan yang dijalankan masih terbatas oleh struktur anggaran dan birokrasi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara harapan dan kewenangan yang dimiliki. Norma formal cenderung dijalankan secara reaktif daripada preventif. Meski demikian, perilaku peran DPRD cukup aktif melalui kegiatan advokasi dan kunjungan lapangan, meskipun pengaruhnya terhadap kebijakan masih relatif kecil. Evaluasi publik terhadap kinerjanya bersifat fluktuatif, dengan kritik yang menguat ketika dianggap pasif atau tidak memberikan dampak signifikan. Wakil Wali Kota Tasikmalaya menunjukkan peran yang progresif melalui inisiasi penyusunan master plan pengelolaan sampah serta pengalihan anggaran kendaraan dinas untuk pengadaan dump truck. Ia menafsirkan norma peran secara substantif dengan langkah nyata demi kepentingan publik, aktif turun ke lapangan, serta berani mengambil risiko politik. Namun demikian, keberhasilan tindakannya tetap bergantung pada dukungan struktural dan koordinasi lintas lembaga. LSM Sajalur berperan sebagai pengawas independen sekaligus penyampai kritik berbasis data, khususnya terkait kerusakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan keberadaan tempat pembuangan sementara (TPS) liar. Harapan masyarakat terhadap lembaga ini cukup tinggi meskipun tanpa kewenangan formal. Norma peran dijalankan melalui advokasi moral dan inovasi teknologi, seperti program BIOFORTAL (Bio Formulasi Tasik Lingkungan Berseri). Namun, keterbatasan akses terhadap kebijakan dan sumber daya anggaran menjadi kendala utama yang menghambat pengaruh LSM tersebut. Evaluasi publik terhadap kinerjanya sering kali kurang proporsional karena masyarakat cenderung menuntut hasil konkret, padahal mereka tidak memiliki otoritas eksekutif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya sangat ditentukan oleh sinergi antaraktor lokal yang saling berkaitan. Namun, proses tersebut masih dibatasi oleh struktur sistemik yang kaku, ketidakseimbangan ekspektasi, serta lemahnya kolaborasi formal lintas aktor. Oleh karena itu, diperlukan reformasi tata kelola yang mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat dukungan fiskal, serta membangun koordinasi yang berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan lingkungan yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Elit lokal, Pengelolaan sampah, Peran