KAPASITAS PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Pembangunan Jalan Trans Ciawi-Singaparna)

SAEPUL MIKDAR, ASEP (2019) KAPASITAS PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Pembangunan Jalan Trans Ciawi-Singaparna). Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

	Text 1 COVER.pdf Download (27kB)
	Text 2 Lembar Pernyataan.pdf Download (16kB)
	Text 3 Kata Pengantar.pdf Download (204kB)
	Text 4 BAB I.pdf Download (104kB)
	Text 5 BAB II.pdf Download (237kB)
	Text 6 BAB III.pdf Download (109kB)
	Text 7 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (689kB)
	Text 8 BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (37kB)
	Text 9 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (34kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembangunan jalan Cisinga yang merupakan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya Kabupaten Tasikmalaya bagian utara. Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah bagaimana kapasitas pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melakukan penyelenggaraan pelayanan publik dalam pembangunan jalan Cisinga. Teori yang digunakan ialah kapasitas teknokratik, kapasitas politik, konsep good governance dan ungovernability. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, dan snowball sampling. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah model analisis interaktif dengan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi data sumber. Hasil penelitian ini adalah kemampuan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih belum bisa berkembang untuk menjadikan tatanan pemerintahan yang lebih baik. Kecenderungan terhadap pekerjaan yang telah biasa dilakukan tidak dapat membuat kapasitas teknokratik (birokrasi) pemerintahan menambah nilai lebih bagi pemerintah itu sendiri ataupun masyarakatnya. Kurangnya kontribusi masyarakat dalam hal pembebasan tanah, lemahnya APBD yang ada, dan kapasitas politik pemerintah daerah yang tidak mampu memaksimalkan aset-aset daerah menjadi kendala yang mengakibatkan proses pembangunan jalan Cisinga tidak dapat mencapai targetnya. Kata kunci: Kapasitas Pemerintah Daerah, Pelayanan Publik, Masyarakat.

Actions (login required)

View Item