PROSES PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Aini, Nurul (2024) PROSES PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT DI KABUPATEN TASIKMALAYA. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

[img] Text
1. COVER.pdf
Download (83kB)
[img] Text
2. pengesahan.pdf
Download (117kB)
[img] Text
3. PERNYATAAN.pdf
Download (78kB)
[img] Text
4. ABSTRAK.pdf
Download (209kB)
[img] Text
5. KATA PENGANTAR.pdf
Download (122kB)
[img] Text
6. DAFTAR ISI.pdf
Download (168kB)
[img] Text
7. BAB 1.pdf
Download (155kB)
[img] Text
8. BAB 2.pdf
Download (289kB)
[img] Text
9. BAB 3.pdf
Download (212kB)
[img] Text
10. BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (577kB)
[img] Text
11. BAB 5.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (125kB)
[img] Text
12. DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (199kB)
[img] Text
13. LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)

Abstract

Di Kabupaten Tasikmalaya banyak angkutan travel ilegal. Pada tahun 2022 dengan banyaknya travel illegal yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, ratusan pengemudi elf melakukan mogok untuk beroperasi dan demonstrasi di kantor Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga dibutuhkan Raperda tentang penyelenggaraan perhubungan darat sebagai payung hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini membutuhkan pengamatan langsung tentang subjek dan objeknya, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Adapun subjek penelitian ini ialah ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Koordinator Rapat Pansus Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya, Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA), dan Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Teori yang digunakan ialah teori aktor kebijakan publik untuk memahami dinamika interaksi, pengaruh, dan peran masing-masing aktor dalam mempengaruhi hasil kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap perencanaan dimulai dengan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), tahap penyusunan mencakup pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan oleh eksekutif serta legislatif, sedangkan tahap pembahasan dilakukan melalui mekanisme rapat Panitia Khusus (Pansus). Ketiga tahapan ini menunjukkan pentingnya koordinasi antaraktor kebijakan, yaitu legislatif, eksekutif, dan pihak-pihak terkait, dalam menghasilkan regulasi yang efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang proses legislasi di tingkat daerah serta menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih baik. Kata Kunci: Penyelenggaraan Perhubungan, Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User: Lelis Masridah
Date Deposited: 31 Jan 2025 02:44
Last Modified: 31 Jan 2025 02:44
URI: http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/15025

Actions (login required)

View Item View Item