RESOLUSI KONFLIK POLITIK ANTARA BPD DENGAN PEMDES DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023

Annisa, Nurul (2024) RESOLUSI KONFLIK POLITIK ANTARA BPD DENGAN PEMDES DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

[img] Text
1. cover.pdf
Download (30kB)
[img] Text
2. pengesahan.pdf
Download (63kB)
[img] Text
3. pernyataan.pdf
Download (58kB)
[img] Text
6. abstrak.pdf
Download (112kB)
[img] Text
4. kata pengantar.pdf
Download (112kB)
[img] Text
5. daftar isi.pdf
Download (127kB)
[img] Text
7. bab 1.pdf
Download (145kB)
[img] Text
8. bab 2.pdf
Download (155kB)
[img] Text
9. bab 3.pdf
Download (199kB)
[img] Text
10. bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (384kB)
[img] Text
11. bab 5.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (793kB)
[img] Text
12. bab 6.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (52kB)
[img] Text
13. daftar pustaka.pdf
Download (119kB)
[img] Text
14. lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)

Abstract

Dalam UU No 6 Tahun 2014, pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan di Kabupaten Pangandaran diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur desa. Pemdes dan BPD merupakan unit terdepan dalam mengayomi masyarakat dan tombak strategis dalam mencapai keberhasilan semua program. Berdasarkan aturan-aturan tersebut Desa Cigugur mempunyai usaha untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan membangun infrastruktur jalan, guna membantu kegiatan masyarakat sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembangunan infrastruktur dan kendala-kendala yang dihadapi pada saat menjalankan pembangunan infrastruktur. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teori. Pertama teori konflik menurut Ralf Dahrendorf, bahwa konflik dianggap sebagai suatu proses sosial yang berlangsung yang melibatkan individu maupun kelompok yang saling menentang (Demartoto, 2010). Ke dua, teori ekonomi politik menurut Mochtar Mas’oed, menyatakan bahwa ekonomi dan politik saling berkaitan, karena keduanya melibatkan kekayaan dan kekuasaan. Dalam konteks politik, pada umumnya mempengaruhi arah kegiatan ekonomi untuk memenuhi kepentingan kelompok yang dominan. Hal ini menunjukan bahwa siapa yang mempunyai kekuasaan dapat mempengaruhi nilai dan kepentingan yang didukung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Informan penelitian ini ditentukan dengan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti mengambil teknik triangulasi untuk mengkaji keabsahan data dengan beberapa tata cara yang harus dilakukan. Konflik antara hubungan yang kurang baik antara BPD dengan Pemdes di Desa Cigugur terkait pembangunan jalan Lapang Karet berhasil diselesaikan melalui musyawarah yang menghasilkan solusi untuk kedua belah pihak serta pembentukan TPK untuk mangatasi masalah pembangunan jalan Lapang Karet. Dalam perspektif ekonomi politik, Pemdes memiliki kekuasaan dalam mengelola pembangunan infrastruktur Desa Cigugur dengan melibatkan masyarakat dan BPD secara transparan. Meskipun terjadi miskomunikasi dengan BPD, pembangunan tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi dalam pembangunan desa. Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User: Rema Puri Irma Sri Katon
Date Deposited: 08 Nov 2024 06:39
Last Modified: 08 Nov 2024 06:39
URI: http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/14649

Actions (login required)

View Item View Item