IKHSAN, FIKRI (2023) AHASA DAN NARASI POLITIK (Studi Terhadap Interpretasi Pancasila Dalam Praktik Politik Pemerintahan Joko Widodo di Indonesia). Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.
![]() |
Text
1. Cover Skripsi FikriIkhsan.pdf Download (231kB) |
![]() |
Text
2. Lembar pengesahan FikriIkhsan.pdf Download (330kB) |
![]() |
Text
3. Pernyataan keaslian FikriIkhsan.pdf Download (476kB) |
![]() |
Text
5. ABSTRAK FikriIkhsan.pdf Download (284kB) |
![]() |
Text
4. KATA PENGANTAR FikriIkhsan.pdf Download (294kB) |
![]() |
Text
6. DAFTAR IS1 FikriIkhsan.pdf Download (10kB) |
![]() |
Text
7. DAFTAR TABEL FikriIkhsan.pdf Download (179kB) |
![]() |
Text
8. DAFTAR GAMBAR FikriIkhsan.pdf Download (179kB) |
![]() |
Text
9. BAB I Skripsi FikriIkhsan.pdf Download (560kB) |
![]() |
Text
10. BAB II Skripsi FikriIkhsan.pdf Download (529kB) |
![]() |
Text
11. BAB III Skripsi FikriIkhsan.pdf Download (209kB) |
![]() |
Text
12. Bab IV Skripsi FikriIkhsan.pdf Restricted to Repository staff only Download (879kB) |
![]() |
Text
13. BAB V Skripsi FikriIkhsan.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB) |
![]() |
Text
14. DAFTAR PUSTAKA FikriIkhsan.pdf Download (409kB) |
Abstract
Bahasa dapat memberikan makna yang salah jika pengertian yang tidak jelas, tidak dapat dibatasi penggunaannya, terutama yang sering terjadi antara penguasa dengan masyarakatnya. Dalam praktik politik pada pemerintahan, nilai-nilai filosofis Pancasila yang ada dipandang belum cukup untuk memiliki indeks penilaian untuk diimplementasikan dalam operasionalisasi aturan dalam merumuskan kebijakan pemerintahan, di mana interpretasi nilai-nilai Pancasila itu selalu berbeda. Akibatnya, Pancasila selalu kehilangan nilai – nilai esensinya, karena setiap rezim pemerintahan selalu membangun wacana sendiri tentang esensi makna Pancasila, yang disesuaikan dengan kepentingan politiknya. Distorsi bahasa seringkali menjadi hambatan dalam praktik politik. Distorsi Bahasa yang dilakukan pemerintahan Jokowi terhadap ideologi pancasila masyarakat Indonesia menimbulkan pertentangan. Jokowi menekankan pentingnya kepemimpinan disetiap kementerian, lembaga, hingga negara untuk memegang teguh ideologi pancasila. Jokowi mengajak semua pihak menampakkan rasa ideologi Pancasila dalam produk-produk kebijakan, produk-produk regulasi, hingga produk-produk perundangan. Tetapi dalam pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo, pertentangan kebijakan pemerintahan nya yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila menimbulkan suatu permasalahan. Salah satu nya ialah terbitnya penghapusan Izin Mendirikan Bangunan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan oleh kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. Berbanding terbalik dengan argumentasi pemerintah yang dinilai juga tidak menerapkan pancasila dalam mengelola negara. Lalu banyak pula terjadi pergeseran terhadap nilai-nilai pancasila di masyarakat. Bahasa dan narasi Jokowi terhadap interpretasi Pancasila dalam pernyataan nya di setiap pidato mengenai Pancasila, masih bertentangan dengan kebijakan pemerintahan nya yang tidak sejalan dengan nila-nilai Pancasila yang seringkali menimbulkan suatu permasalahan. Banyak terjadi pergeseran terhadap nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Kekuasaan yang dilakukan pemerintahan nya dinilai berdampak negatif. Kekuasaan yang digunakan pemerintahan Joko Widodo ini bersifat Position Power, yang dimana Jokowi sebagai Presiden RI memiliki jabatan ketua maka telah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan menteri atau anggota nya. Kata Kunci : Interpretasi Pancasila, Distorsi Bahasa, Pemerintahan.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | J Political Science > JA Political science (General) |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik |
Depositing User: | Lelis Masridah |
Date Deposited: | 18 Jan 2024 04:26 |
Last Modified: | 18 Jan 2024 04:26 |
URI: | http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/11544 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |