KARTELISASI POLITIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DANA CADANGAN PROVINSI JAWA BARAT

AMINI, WIDIANA (2023) KARTELISASI POLITIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DANA CADANGAN PROVINSI JAWA BARAT. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

	Text 1. COVER.pdf Download (46kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (765kB)
	Text 3. LEMBAR PENYATAAN.pdf Download (660kB)
	Text 4. ABSTRAK.PDF Download (7kB)
	Text 5. ABSTRACT.PDF Download (72kB)
	Text 6. KATA PENGANTAR.PDF Download (67kB)
	Text 7. DAFTAR ISI.PDF Download (15kB)
	Text 8. DAFTAR TABEL.PDF Download (24kB)
	Text 9. DAFTAR GAMBAR.PDF Download (23kB)
	Text 10. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (170kB)
	Text 11. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Download (270kB)
	Text 12. BAB III METODE PENELITIAN.pdf Download (112kB)
	Text 13. BAB IV OBJEK PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (322kB)
	Text 14. BAB V POLA RELASI POLITIK.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	Text 15. BAB VI POLITIK KARTEL.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	Text 16. BAB VII PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB)
	Text 17. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (175kB)
	Text 18. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Lembaga perwakilan rakyat menjadi elemen penting dalam tatanan negara yang berdemokrasi, dengan demikian akan membentuk suatu sistem perwakilan. Dalam hal ini, maka akan menciptakan political representation dengan melibatkan rakyat dalam pembuatan kebijakan untuk orang banyak. Untuk dapat masuk ke dalam struktur parlemen, maka partai politik menjadi kendaraan politik untuk menuju ke arena tersebut. Tetapi ada sebuah fenomena yang penting untuk disoroti, yaitu fenomena politik kartel. Politik kartel dapat terjadi jika adanya suatu lobbying yang akan menguntungkan kedua belah pihak partai politik yang berkoalisi. Upaya untuk mengetahui hal tersebut, diperlukan suatu metode penelitian kulitatif yang dapat mengkaji lebih dalam dengan studi kasus dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Dana Cadangan untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024. Dengan demikian, dari data yang diperoleh akan dianalisis dan divalidasi dengan menggunakan metode triangulasi. Arah politik kartel menjadi kompleks, dengan terjadinya di DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Barat melalui Perda Dana Cadangan. Beberapa temuan dari peneliti mengindikasikan bahwa politik kartel berpotensi diantara kedua lembaga pemerintahan tersebut. Kartelisasi politik yang terjadi berdasarkan rujukan teori yang digunakan oleh peneliti, yaitu terkait dengan ciri-ciri partai kartel yang diungkapkan oleh Ambardi, terefleksikan dengan tidak adanya oposisi; hasil�hasil Pemilu hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik; kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok. Kemudian, dalam model dan karakteristik partai kartel oleh Katz dan Mair, maka dapat peneliti gambarkan bahwa partai politik yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki level distribusi politik yang relatif tersebar dengan tujuan politik utama sebagai profesi yang fokus mengubah kebijakan negara dengan seolah-olah menjadi competitor (contained) namun yang sebenarnya sebagai agen negara dan disubsidi oleh negara. Selain itu, relasi anggota dan elit partai memiliki strata dan hierarki yang merupakan kerjasama otonom yang saling menguntungkan atau mutual autonomy. Karenanya akses saluran komunikasi partai memiliki keistimewaan via regulasi dalam hal ini berarti partai menjadi bagian dari negara atau state agency. Kata Kunci: Politik Kartel, DPRD Provinsi Jawa Barat, Gubernur, Dana Cadangan

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User:	Lelis Masridah
Date Deposited:	16 Jan 2024 04:55
Last Modified:	16 Jan 2024 04:55
URI:	http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/11494

Actions (login required)

View Item