KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK MENGENAI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi Kasus Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya)

Saragih, Frenni Sarmaulina (2023) KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK MENGENAI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi Kasus Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya). Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

	Text 01_COVER SKRIPSI.pdf Download (23kB)
	Text 02_PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (250kB)
	Text 03_PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf Download (233kB)
	Text 04_ABSTRAK SKRIPSI.pdf Download (336kB)
	Text 05_ABSTRACT SKRIPSI.pdf Download (222kB)
	Text 06_DAFTAR ISI SKRIPSI.pdf Download (228kB)
	Text 07_KATA PENGANTAR SKRIPSI.pdf Download (1MB)
	Text 08_DAFTAR GAMBAR SKRIPSI.pdf Download (333kB)
	Text 09_DAFTAR TABEL SKRIPSI.pdf Download (219kB)
	Text 10_BAB I SKRIPSI.pdf Download (430kB)
	Text 11_BAB II SKRIPSI.pdf Download (795kB)
	Text 12_BAB III SKRIPSI.pdf Download (257kB)
	Text 13_BAB IV SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (914kB)
	Text 14_BAB V SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB)
	Text 16_LAMPIRAN SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pada umumnya ketidaktertiban penataan PKL tidak hanya disebabkan oleh tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang PKL. Melainkan terjadi karena desakan kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi oleh PKL tersebut serta tidak ada pilihan lain yang bisa dijadikan pilihan bagi PKL untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selain berdagang di trotoar dan pedestrian, ketidaktertiban penataan PKL ini juga didukung dari tidak konsistennya pemerintah dalam menjalankan peraturan yang sudah dibuat. Peraturan yang ada belum mampu memberikan peluang dan pilihan yang relatif baik untuk PKL itu sendiri agar tidak menggunakan trotoar dan pedestrian sebagai tempat berjualan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penjelasan tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum dalam Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya Studi Kasus Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya yang telah ditetapkan Pemerintah pada tahun 2009. Upaya untuk mengetahui hal tersebut diperlukan analisis menggunakan teori yang dikemukan oleh George C. Edward III. Adapun yang menjadi variabel penentu keberhasilan tersebut, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena dilakukan pada kondisi yang terjadi secara alamiah. Bertujuan mempelajari fenomena yang terjadi. Teknik pengambilan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling dan didukung oleh teknik snowball sampling. Pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui cara observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik validatas data dengan menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum dalam Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya Studi Kasus Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya masih belum berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam kebijakan yang ada yaitu pada Bab I Pasal 1 Ayat (16) yang berbunyi “Trotoar adalah bagian dari ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki”, tetapi pada faktanya PKL tetap menggunakan trotoar sebagai tempat berdagang. Hal ini terjadi karena kebijakan yang ada adalah Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum tidak secara khusus membahas PKL saja, sehingga pada pelaksanaannya masih ada kebingungan dari pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Saran dari penelitian ini yaitu untuk menata keberadaan PKL agar lebih tertata dan PKL yang juga terjaga hak maka diperlukan aturan khusus yang secara khusus membahas PKL beserta segala aspek-aspek yang berkaitan dengan PKL. Sehingga dalam pelaksanaannya memiliki pedoman yang menjadi dasar dan acuan dalam pengimplementasiannya. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ketertiban Umum, Pedagang Kaki Lima

Actions (login required)

View Item