PROSES SOSIALISASI DAN INFORMASI PEMILU UNTUK DISABILITAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA BARAT 2018 DI KOTA TASIKMALAYA

SYAUQI, MUHAMMAD DAFFA ARDHAN (2023) PROSES SOSIALISASI DAN INFORMASI PEMILU UNTUK DISABILITAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA BARAT 2018 DI KOTA TASIKMALAYA. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

	Text 1. Cover.pdf Download (47kB)
	Text 2. Lembar Pengesahan.pdf Download (913kB)
	Text 3. Pernyataan.pdf Download (90kB)
	Text 4. Abstrak.pdf Download (88kB)
	Text 5. Kata Pengantar.pdf Download (651kB)
	Text 6. Daftar Isi.pdf Download (973kB)
	Text 7. BAB 1.pdf Download (299kB)
	Text 8. BAB 2.pdf Download (237kB)
	Text 9. BAB 3.pdf Download (316kB)
	Text 10. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 11. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text 12. Daftar Pustaka.pdf Download (407kB)
	Text 13. Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (394kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses informasi dan sosialisasi untuk disabilitas di Kota Tasikmalaya pada Pemilihan Gubernur 2018. Proses informasi dan sosialisasi dianalisis sesuai Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas No 8 Tahun 2016 Pasal 77 (h) bahwa disabilitas berhak mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi tahapan pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan informan dilakukan melalui snowball sampling. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara mendalam dan analisis data menggunakan teknik analisis Interaktif Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, di Pilkada 2018 ini, KPU dan Bawaslu Kota Tasikmalaya berperan besar dalam pendidikan politik disabilitas. Mereka juga bekerja komunitas dan yayasan dalam pelaksanaan sosialisasi dan simulasi pencoblosan. Akan tetapi, pendidikan politik yang telah dilakukan masih banyak kekurangan. Metode pendidikan politik yang dilakukan KPU dan Bawaslu Kota Tasikmalaya masih perlu diperbaiki dan di tingkatan efektifitasnya sehingga kurang maksimal. Proses pendidikan politik mengalami beberapa hambatan. Diantaranya, keterbatasan waktu dan tempat, kurangnya penerjemah untuk disabilitas, tidak adanya keterlibatan Partai Politik dan calon kepala daerah, kurangnya media dalam penyebarluasan informasi pemilu, dan masih ada disabilitas yang memiliki kesadaran politik yang rendah dalam mengikuti pendidikan politik. Kata Kunci: Pemilu, Penyandang Disabilitas, Pendidikan Politik

Actions (login required)

View Item